Latihan Tes soal HOTS TWK CPNS Part 30

Latihan Tes soal HOTS TWK / Tes Wawasan Kebangsaan CPNS ini akan terus di update sehingga menjadi blog direktori yang paling lengkap.

Tes Wawasan Kebangsaan sendiri menurut Kisi-Kisi CPNS tahun 2019 Mengacu akan Nasionalisme, Bela negara, Integritas. Pilar negara & Bahas Indonesia.

1. Kasus intoleransi di Indonesia, menjadi salah satu topik yang selalu menarik untuk dibahas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara yang sangat beragam baik dari segi budaya, suku hingga agama yang berbedabeda.

Tentunya toleransi menjadi salah satu bagian yang sudah sangat akrab dan menjadi cikal bakal dari lahirnya bangsa Indonesia. Berkebalikan dari itu, munculnya paham intoleransi menjadi salah satu hal wajib untuk menjadi perhatian, terutama intoleransi dalam bidang keagamaan.

Untuk terhindar dari hal tersebut kita harus memahami Pancasila, khususnya…

A. Sila Pertama
B. Sila Kedua
C. Sila Ketiga
D. Sila keempat
E. Sila Kelima

Pembahasan

Kunci Jawaban : A

Pembahasan
Penekanan dalam wacana diatas adalah sikap intoleransi dalam keagamaan.

Untuk terhindar dari hal tersebut maka kita harus mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama anatra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

hal ini sejalan dengan butir-butir Pancasila Sila Pertama

 

2. Ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila menurut UUD 1945 adalah…

A. Setiap warga negara bebas bersaing dan berusaha
B. Perusahaan negara merupakan soko guru ekonomi
C. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara
D. Negara mengatur seluruh sistem ekonomi nasional
E. Pemerintah mengawasi perkembangan usaha swasta

Pembahasan

Kunci Jawaban : C

Pembahasan
Ciri demokrasi Pancasila adalah cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Hal tersebut merupakan ciri positif, karena monopoli pihak swasta tidak akan dilakukan.

 

3. Batas-batas keterbukaan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka adalah, kecuali…

A. Mementingkan pada stabilitas nasional yang sehat dinamis.
B. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Lenninisme, komunisme.
C. Menutup diri terhadap pandangan ekstrim yang merasahkan masyarakat
D. Tidak perlu melalui konsensus dalam penciptaan norma baru
E. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal

Pembahasan

Kunci Jawaban : D

Pembahasan
Pancasila sebagai ideologi terbuka juga mempunyai batasan. Yang bukan merupakan batasannya adalah Pancasila tidak perlu melalui konsensus dalam penciptaan norma baru.

Berikut merupakan batas-batas keterbukaan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka antara lain :
1. Stabilitas nasional yang dinamis.
2. Larangan terhadap ideologi marxisme , leninisme, komunisme
3. Mencegah berkembangnya paham liberal.
4. Larangan terhadap pandangan eksteim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus

 

4. Terdapat dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Berikut ini yang termasuk sumber hukum material adalah…

A. Undang undang
B. Kebiasaan
C. Traktat
D. Yurisprudensi
E. Jiwa bangsa

Pembahasan

Kunci Jawaban : A
Pembahasan
Hukum Materil merupakan hukum yang menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang akan dapat dihukum dan juga hukuman-hukuman apa yang akan dapat dijatuhkan.

Selain dari itu, hukum materil juga menentukan isi dari sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan maupun sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil perhatian ditujukan kepada isi dari peraturan tersebut.

Contoh Hukum Material :Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, dan Undang-undang.

 

5. Kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan menurut pertalian darah orang tuanya adalah asas…

A. Naturalisasi
B. Ius sanguinis
C. staatenloos
D. Kewarganegaraan rangkap
E. Ius soli

Pembahasan

Kunci Jawaban : B

Pembahasan
Asas Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan.

 

6. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan di tahun 2020. Angka ini naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.

Pada tahun 2020, Pemerintah terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Hal ini merupakan amanah dari…

A. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
B. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.
C. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
D. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
E. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Pembahasan

Kunci Jawaban : E

Pembahasan
Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

 

7. Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mulai berlaku pada 2020 menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

Para pengamat mengatakan bahwa jaminan kesehatan yang diberlakukan oleh BPJS harus tetap hidup terus, sehingga kenaikan iuran BPJS tersebut adalah hal yang rasional.

Lantaran, pengadaan jaminan sosial dan kesehatan ini termasuk amanah dalam UUD 1945 yang diamandemen, khususnya…

A. Pasal 28F dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
B. Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
C. Pasal 28I dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
D. Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
E. Pasal 28F dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945

Pembahasan

Kunci Jawaban : B

Pembahasan
Pengaturan sistem dan hak memperoleh jaminan sosial diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
pasal 28 H ayat 1 dan pasal 28 H ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”  dan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

34 ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

 

8. Bu Mayra adalah pejabat pada Kementerian Hukum dan HAM, di lingkungan kantornya Bu Mayra adalah pejabat yang sangat disegani, hal ini karena integritas yang selalu dipegang teguh oleh Bu Mayra.

selama menjalani dua puluh tahun masa kerjanya Bu Mayra selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak sekalipun hal-hal yang melunturkan integritas dilakukan oleh Bu Mayra.

Kutipan wacana dimaksud mencerminkan nilai Pancasila yang dipegang teguh, khususnya…

A. Sila Pertama
B. Sila Kedua
C. Sila Ketiga
D. Sila keempat
E. Sila Kelima

Pembahasan

Kunci Jawaban : B

Pembahasan
Penekanan dalam wacana diatas adalah sikap yang berani membela kebenaran dan keadilan, hal ini sejalan dengan butir-butir Pancasila Sila Kedua.

 

9. Salah satu hak MA adalah untuk menguji terhadap peraturan yang berlaku, kecuali

A. Undang undang
B. Keputusan menteri
C. Keputusan presiden
D. Keputusan Daerah
E. Peraturan pemerintah

Pembahasan

Kunci Jawaban : C

Pembahasan
MA mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali adalah Keputusan Presiden

Pembahasan
Keputusan Presiden Indonesia atau yang dimana lebih dikenal dengan sebutan Keppres merupakan sebuah norma hukum yang dimana memiliki sifat kongkrit, individual, dan juga sekali selesai. Kemudian, secara umum penggunaan dari Keputusan Presiden ini sendiri adalah bersifat mengatur.

Kemudian isinya juga berlaku bagi seseorang maupun terhadap pihak tertentu yang dimana kemudian disebutkan didalam sebuah Keppres tersebut terkecuali bila Keppres tersebut memiliki sebuah muatan seperti sebuah Peraturan Presden maka hal tersebut akan berlaku sama seperti sebuah Peraturan Presiden.

Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga tinggi yang dimana ada di Indonesia yang dimana kemudian adalah sebuah pemegang kekuasaan kehakima dan juga bersama dengan mahkamah konstitusi dan juga bebas dari berbagai macam pengaruh dari cabang kekuasaan lainnya yang ada.

Mahkamah Agung sendiri juga berada di membawahi seperti pengadilan umum lingkungan agama, peradilan militer, dan peradilan tat usaha negara.

 

10. Tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu I tahun 1955 adalah…

A. Membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan undang undang RIS
B. Membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUD 1950
C. Membuat dan menetapkan GBHN
D. membuat rancangan RAPBN
E. Membantu presiden dalam memilih menteri menteri

Kunci Jawaban : B

Pembahasan
Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu I 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu membuat UUD yang baru untuk menggantikan UUD Sementara tahun 1950

Pembahasan