Latihan Tes soal HOTS TWK CPNS Part 26

Latihan Tes soal HOTS TWK / Tes Wawasan Kebangsaan CPNS ini akan terus di update sehingga menjadi blog direktori yang paling lengkap.

Tes Wawasan Kebangsaan sendiri menurut Kisi-Kisi CPNS tahun 2019 Mengacu akan Nasionalisme, Bela negara, Integritas. Pilar negara & Bahas Indonesia.

1. Penegakan hukum khusus tindakan korupsi menganut asas ….

A. Lex specialis derogat legi generali
B. Lex superior derogat legi emperor
C. Equlity before the law
D. Lex posterior derogat legi priori
E. Lex imperfecta

Pembahasan

Kunci Jawaban : A

Pembahasan
Kekhususan tindak pidana korupsi dianut dalam asas lex specialis derogat legi generali yang artinya peraturan khusus menggantikan peraturan umum.

Tindakan korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang terkategori tindakan khusus. Jawaban: A

 

2. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi
terutama dalam bidang …

A. Penuntutan
B. Penyidikan
C. Penuntutan sekaligus penyidikan
D. Pemutusan perkara
E. Penyidikan sekaligus pemutusan perkara

Pembahasan

Kunci Jawaban : C

Sebagai lembaga independen anti korupsi, KPK memiliki kewenangan khusus, yaitu KPK bertindak tidak hanya sebagai penyelidik/penyidik, tetapi sekaligus penuntut dalam perkara tindakan korupsi.

 

3. Persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, maksudnya….

A. Bela negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer.
B. Usaha-usaha bela negara adalah kebudayaan yang menyatu dalam diri setiap warga negara.
C. Perwujudan dari rasa cinta tanah air adalah pengorbanan terhadap negara yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara.
D. Warga negara dapat memilih peran dalam praktik upaya bela negara.
E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara.

Pembahasan

Kunci Jawaban : E

Hubungan keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktik pembelaan negara adalah menciptakan kesadaran bahwa dalam segala usaha rakyat/peranan warga negara dalam upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara.

 

4. Bentuk ketahanan nasional Indonesia yang memperhatikan kondisi geografis disebut sebagai…..

A. Island state
B. Archipelagic state
C. Common state
D. Nation state
E. Welfare state

Pembahasan

Kunci Jawaban : B

Pembahasan

Archipelagic (archipslago state) adalah negara yang terdiri atas kesatuan pulau dimana laut, udara san daratan merupakan satu kesatuan NKRI sebagai sebuah wawasan ideologi.

 

5. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama lima tahun (1825-1830) di Pulau Jawa, Hindia Belanda (sekarang Indonesia).

Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara.

Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro yaitu …

A. Wilayah kerajaan Mataram menciut karena diberikan kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuannya pada Mataram.
B. Aktivitas perdagangan Mataram merosot karena pelabuhan-pelabuhan pantau utara Jawa telah diberikan kepada Belanda.
C. Kekuasaan raja Mataram mengecil dan penghasilan kerajaan juga menurun.
D. Meningkatnya pajak yang dibebankan kepada rakyat.
E. Pembuatan jalan yang akan melalui makam leluhur Diponegoro.

Pembahasan

Kunci Jawaban : E

Pembahasan

Pembuatan jalan yang akan melalui makam leluhur Diponegoro. Sebab khusus terjadinya perang Diponegoro yaitu Pembuatan jalan yang akan melalui makam leluhur Diponegoro.

Sedangkan sebab umum terjadinya perang Diponegoro yaitu:

1. Wilayah kerajaan Mataram menciut karena diberikan kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuannya pada Mataram.

2. Aktivitas perdagangan Mataram merosot karena pelabuhan-pelabuhan pantau utara Jawa telah diberikan kepada Belanda.

3. Kekuasaan raja Mataram mengecil dan penghasilan kerajaan juga menurun.

4. Meningkatnya pajak yang dibebankan kepada rakyat.

5. Timbulnya rasa tidak puas di kalangan bangsawan karena hak mereka banyak yang berkurang.

6. Campur tangan Belanda dalam negeri Kerajaan Mataram

 

6. Usaha pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal ….. dilaksanakan oleh ….

A. Pasal 30 ayat 3; TNI sebagai kekuatan utama
B. Pasal 30 ayat 4; Polri sebagai kekuatan pendukung
C. Pasal 30 ayat 5; TNI sebagai kekuatan utama, Polri dan rakyat sebagai kekuatan pendukung
D. Pasal 30 ayat 2; TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung
E. Pasal 30 ayat 1; TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung

Pembahasan

Kunci Jawaban : D

Pembahasan

Pasal 30 ayat 2 UUD 45, yakni “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu D. Pasal 30 ayat 2; TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung.

 

7. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaaan dan pertahanan negara diatur dalam…

A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 3 Tahun 2002
C. UU No. 3 Tahun 2004
D. UU No. 32 Tahun 2002
E. UU No. 2 Tahun 2002

Pembahasan

Kunci Jawaban : B

Pembahasan

UU No. 3 Tahun 2002 mengatur tentang pertahanan negara. Isi dalam UU tersebut mencakup pengertian,peran, bentuk, serta ketentuan bagi seluruh warga negara dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara.

 

8. Hari Bela Negara yang diperingati setiap tanggal 19 Desember ditetapkan oleh Presiden RI ke?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
E. 6

Pembahasan

Kunci Jawaban : E

Pembahasan

HBN ditetapkan oleh Presiden RI ke 6 (Susilo Bambang Yudhoyono)

 

9. Pada akhir masa persidangan BPUPKI pertama yang membahas mengenai dasar negara Indonesia, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya (10 s.d 17 Juli 1945).

Panitia Kecil yang resmi ini beranggotakan delapan orang (Panitia Delapan) di bawah pimpinan Soekarno. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Kecil, di masa reses, Soekarno memanfaatkan masa persidangan Chuo Sangi In ke VIII (18 s.d 21 Juni 1945) di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas Panitia Kecil.

Selama pertemuan itu, Panitia Kecil dapat mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah yang dapat digolongkan ke dalam 8 kategori:

1. Indonesia merdeka selekas-selekasnya
2. Dasar (Negara)
3. Bentuk Negara Uni atau Federasi
4. Daerah Negara Indonesia
5. Badan Perwakilan Rakyat
6. Badan Penasihat
7. Sistem Pemerintahan dan Kepala Pemerintahan
8. Soal Proklamasi

Di antara 8 kategori permasalahan di atas, yang salah yaitu nomor …

A. 1 dan 2
B. 3 dan 4
C. 5 dan 6
D. 7 dan 8
E. 3

Pembahasan

Kunci Jawaban : D

Pembahasan

7 dan 8

8 kategori permasalahan yang dibahas oleh Panitia Kecil dalam pertemuan yang memanfaatkan masa persidangan Chuo Sangi In ke VIII (18 s.d 21 Juni 1945) di Jakarta yaitu:

1. Indonesia merdeka selekas-selekasnya
2. Dasar (Negara)
3. Bentuk Negara Uni atau Federasi
4. Daerah Negara Indonesia
5. Badan Perwakilan Rakyat
6. Badan Penasihat
7. Bentuk Negara dan Kepala Negara
8. Soal Pembelaan

Sumber: buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara cetakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI edisi 6 Agustus 2012

 

10. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional,baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya.

Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi pancasila sebagai…..

A. Pandangan hidup bangsa
B. Paradigma pembangunan nasional
C. Moral pembangunan
D. Cita-cita dan tujuan nasional
E. Pengamalan pancasila

Pembahasan

Kunci Jawaban : C

Pembahasan

Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya.

Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi pancasila sebagai moral pembangunan.